Kebijakan Dan Strategi Sistem Drainase Perkotaan, Oleh : Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env.E

TUGAS KEBIJAKAN AIR DAN EKONOMI LINGKUNGAN

Rangkuman Kuliah Tamu

“Kebijakan Dan Strategi Sistem Drainase Perkotaan”

Oleh : Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env.E

Oleh : 

Mawan Eko Defriatno

Perencanaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan

Institut Teknologi Bandung

1.      PENDAHULUAN

Drainase adalah Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Drainase perkotaan adalah Drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat. Sedangkan drainase berwawasan lingkungan adalah Prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.

Drainase dibagi menjadi empat berdasarkan lokasinya yaitu sistem drainase lokal kawasan hunian, sistem drainase lokal kawasan industry, sistem drainase lokal kawasan jalan, dan sistem drainase lokal kawasan komersil. sistem drainase lokal kawasan hunian adalah bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan Hunian. Sistem drainase lokal kawasan industry adalah bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan Industri. Sistem drainase lokal kawasan jalan adalah bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani jalan. Sedangkan sistem drainase lokal kawasan komersil adalah bagian dari sistem drainase perkotaan yang melayani kawasan Komersial.

2.      ISU STRATEGIS DALAM PENANGANAN DRAINASE

2.1  Perubahan Pola Hujan & Permukaan Laut Naik

Belakangan sering terjadi banjir baik yang diakibatkan oleh hujan yang turun terus menerus atau karena permukaan air laut yang naik ke daratan. Satu penyebab hujan yang turun semakin sering adalah karena adanya perubahan rezim hujan sehingga curah hujan yang turun semakin banyak dan dalam frekuensi yang lebih sering. Dengan kondisi demikian tidak mustahil akan menimbulkan banjir karena limpasan yang timbul juga akan semakin besar.

Penyebab lain adalah karena naiknya permukaan air laut. Dengan naiknya permukaan air laut maka bibir pantai akan semakin masuk ke dartan dan pergerakan air di badan air akan semakin melambat karena permukaan perairan di daerah hilir akan menjadi semakin landai. Jika tidak ditangani dengan baik dua kondisi tersebut akan mengakibatkan banjir yang semakin lama semakin parah.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan drainase berwawasan lingkungan. Dengan menyimpan dan menahan air sebanyak banyaknya ditempat dimana hujan turun. Sehingga limpasan yang timbul akan semakin kecil dan mengurangi potensi terjadinya banjir.

2.2  Eksploitasi Air Tanah

Contoh yang paling nyata saat ini terjadi di daerah Jakarta utara, dimana penurunan permukaan tanah mencapai sekitar 20cm per tahun. Hal ini tidak lepas dari kegiatan eksplorasi air tanah yang berlebihan baik dilakukan oleh industry maupun oleh masyarakat. Pengambilan air tanah tidak dibarengi dengan usaha pengisian kembali cadangan air tanah. Sehingga semakin lama cadangan air tanah semakin berkurag yang berakibat kekosongan cadangan aquifer tanah. Sedangkan beban dipermukaan tanah semakin besar, ahirnya tanah mengalami penurunan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan penghentian pengambilan air tanah atau minimal dengan meminimalisir pengambilannya. Berikutnya adalah dengan melakukan konservasi kawasan hutan, khusunya hutan konservasi. Karena satu-satunya tempat pengisian air tanah secara alamiah adalah pada kawasan konservasi tersebut.

2.3  Perkembangan Kota yang Menyebabkan Limpasan Air Permukaan (Run Off) Meningkat Sehingga Memerlukan Pengendalian Debit Puncak

Konversi lahan yang awalnya berupa hutan menjadi budidaya atau perumahan memberi dampak besar terhadap terjadinya banjir di daerah hilir. Daerah hutan terutama daerah hutan lindung seharusnya dijaga dan sama sekali tidak boleh di rubah menjadi budidaya apalagi kawasan pemukiman. Hal ini berhubungn dengan kemmpuan lahan untuk menresapkan air hujan kedalam tanah.

Kawasan hutan memiliki nilai koefisien limpasan hanya 0,1, artinya 90% air hujan akan diresapkan kedalam tanah dan hanya 10% yang menjadi limpasan. Kawasan budidaya memiliki koefisien limpasan 0,5-0,6. Artinya 50% sampai 60 % hujan yang turun didaerah tersebut akan menjadi limpasan sementara yang diresapkan sekitar 40% sampai 50%. Kawasan pemukiman memiliki nilai koefisien limpasan sekitar 0,9 yang artinya 90% hujan yang turun akan memjadi limpasan dan hanya 10% yang dapat diresapkan kedalam tanah. Dengan semakin besarnya jumlah limpasan yang timbul maka tidak heran jika semakin besar potensi deit banjir yang timbul.

Belakangan kita merasakan banjir yang terjadi semakin sering dan dengan debit yang semakin besar. Hal ini berhubungan dengan nilai koefisien limpasan lahan yang menjadi semakin besar. Sehingga banjir yang sebenarnya merupakan limpasan air hujan akan menjadi semakin besar dan dating dalam waktu yang lebih cepat.

2.4  Perkembangan Kawasan Perkotaan yang Padat

Karena perkembangan yang semakin besar ini akan berdampak pula pada kesehatan lingkungan. Karena semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak pula masalah lingkungan yang timbul jika kita tidak bisa mengatasinya dengan baik. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk yang semakin besar adalah sebagian kawasan kumuh, kotor dan rendah kualitas lingkungannya yang disebabkan ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang air limbah dan sampah di saluran drainase.

2.5  Isu Strategis lainnya

Beberapa isu lain yang juga data mengakibatkan gangguan lingkungan dan masalah drainase khususnya antara lain:

a.       Masih tumpang tindihnya penentuan fungsi irigasi dan drainase di berbagai daerah

b.      Zero ∆Q Policy yang tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional belum dijalankan secara konsisten

c.       Pengaturan fungsi lahan basah belum konsisten tertuang pada PERDA Tata Ruang.

3.      KONDISI EKSISTING DRAINASE

Khusus untuk daerah hunian kondisi eksisting drainase belum semua telah terlayani oleh saluran drainase yang memadai. 52,8% rumah rumah tangga yang telah memiliki akses saluran drainase. 14,49% rumah tangga memiliki akses saluran drainase namun dengan kondisi saluran drainase yag tergenang. Sedangkan sisanya (32,68%) rumah tangga belum terlayani akses saluran drainase. Hal ini tentu menjadi tantangan untuk masalah drainase kedepan.

Rumah tangga yang tidak mempunyai akses ke saluran drainase

Rumah tangga yang mempunyai akses ke saluran drainase

  Rumah tangga yang mempunyai sistem drainase dalam keadaan tergenang atau alirannya lambat dengan kapasitas aliran yang kurang memadai

4.      SASARAN SEKTOR DRAINASE RPJMN (2010 - 2014)

a.       Terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan.

b.      Berkurangnya wilayah banjir di 100 kawasan strategis perkotaan (pada 50 kota/kab) seluas 22.500 ha.

Rencana Kegiatan TA. 2012 – 2014 (Sesuai Renstra PU)

5.      KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DRAINASE

5.1  Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan Diarahkan Pada Pemantapan Keterpaduan Pengelolaan Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan

Strategi :

•      Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, rencana pengelolaan sumber daya air, perubahan iklim global, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi serta kearifan lokal.

•      Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan konservasi sumber daya air

•      Mewujudkan keterpaduan pengelolaan drainase pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan lainnya

5.2  Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan Diutamakan Pada Optimalisasi Fungsi Prasarana Dan Sarana Drainase Yang Sudah Terbangun

Strategi :

•      Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dan memprioritaskan optimalisasi sistem terbangun

•      Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase

5.3  Dilakukan Pengembangan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Drainase Perkotaan

Strategi :

•      Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase

•      Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perudang-undangan pengelolaan drainase perkotaan

•      Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase

5.4  Dilakukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Drainase

Strategi :

•      Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah

•      Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi

•      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase perkotaan di daerah

•      Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan.

5.5  Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan Diikuti Dengan Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan

Strategi :

•      Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan

•      Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan  teknis drainase perkotaan

5.6  Perlu Dilakukan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha / Swasta Dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan

Strategi :

•      Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase

•      Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase pada tahap penyusunan master plan, studi kelayakan, detail disain, pembangunan, dan operasi - pemeliharaan drainase perkotaan.

•      Mendorong peran serta dunia swasta dalam pengelolaan drainase melalui kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership).

6.      KONSEP PENANGANAN TEKNIS

6.1  Di Wilayah Hulu

Limpasan air hujan melalui saluran drainase dialirkan terlebih dahulu ke waduk/kolam tampungan untuk diresapkan (pola retensi sebagai upaya pengawetan/konservasi air). Kemudian kelebihan limpasan airnya dialirkan ke badan air terdekat.

6.2 Di Wilayah Tengah

Limpasan air hujan melalui saluran drainase dialirkan terlebih dahulu ke waduk/kolam tampungan untuk ditampung sementara atau diresapkan apabila memungkinkan (pola retensi dan pola detensi). Kemudian kelebihan limpasan airnya dialirkan ke badan air terdekat.

6.3 Di Wilayah Hilir

Air limpasan saluran dialirkan melalui saluran drainase ke waduk/kolam untuk penampungan sementara (pola detensi untuk pencegahan intrusi air laut) sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai atau laut).

7.      PENANGANAN KUALITAS AIR

8.      KESIMPULAN

Drainase adalah Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Drainase dibagi menjadi empat berdasarkan lokasinya yaitu sistem drainase lokal kawasan hunian, sistem drainase lokal kawasan industry, sistem drainase lokal kawasan jalan, dan sistem drainase lokal kawasan komersil.

Isu strategis dalam penanganan drainase antara lain perubahan pola hujan & permukaan laut naik, eksploitasi air tanah, perkembangan kota yang menyebabkan limpasan air permukaan (Run Off) meningkat sehingga memerlukan pengendalian debit puncak, perkembangan kawasan perkotaan yang padat, masih tumpang tindihnya penentuan fungsi irigasi dan drainase di berbagai daerah, zero ∆Q Policy yang tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional belum dijalankan secara konsisten, pengaturan fungsi lahan basah belum konsisten tertuang pada PERDA Tata Ruang.

Kebijakan dan strategi penanganan drainase antara lain pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan drainase perkotaan berwawasan lingkungan, pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun, dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan, dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan drainase, pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan diikuti dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan, perlu dilakukan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam pengelolaan drainase perkotaan.